ACEH UTARA – Upaya percepatan pemulihan wilayah terdampak banjir bandang di Aceh terus diperkuat. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI menyalurkan bantuan alat berat ekskavator senilai Rp11 miliar lebih kepada sejumlah kabupaten/kota yang terdampak bencana banjir bandang pada November 2025 lalu.
Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan di halaman Kantor Bupati Aceh Utara, Landing, Kecamatan Lhoksukon, Kamis, 6 Agustus 2026, dipimpin Direktur Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Enggar Sadtopo.
Daerah penerima bantuan meliputi Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Barat, dan Aceh Selatan, serta Kota Lhokseumawe, dan Langsa.
Acara tersebut turut dihadiri Anggota Komisi IV DPR RI asal Aceh, TA Khalid, yang mengawal langsung proses penyaluran bantuan. Turut hadir Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh, Dr. Imran yang juga menjabat Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta para bupati dan wali kota atau perwakilannya. Kehadiran mereka disambut Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi Panyang bersama unsur Forkopimda.
Direktur Sarana dan Prasarana Ditjen Perikanan Budi Daya KKP, Enggar Sadtopo, mengatakan bantuan ekskavator tersebut ditujukan untuk mempercepat rehabilitasi lahan pertanian dan tambak yang rusak akibat banjir bandang. Selain alat berat, KKP juga menyalurkan bantuan lain, seperti mesin boat bagi nelayan yang terdampak bencana.
“Kami berharap ekskavator maupun alat lainnya bisa segera dimanfaatkan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Anggaran yang dialokasikan untuk bantuan ekskavator ini mencapai Rp11 miliar lebih,” kata Enggar kepada wartawan usai penyerahan bantuan itu, Rabu.
Menurut Enggar, keberadaan ekskavator diharapkan mampu mempercepat normalisasi kawasan tambak, saluran air, hingga pemulihan infrastruktur pendukung sektor perikanan sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid, berharap seluruh pemerintah daerah penerima segera mengoperasikan alat berat tersebut secara optimal untuk mempercepat penanganan dampak banjir, khususnya di sektor perikanan.
“Ekskavator ini diharapkan dapat digunakan untuk menormalisasi saluran air tambak masyarakat dan memperbaiki infrastruktur pendukung lainnya, agar sektor perikanan segera bangkit,” ujar TA Khalid.
TA Khalid menambahkan, Aceh Utara dipilih sebagai lokasi penyerahan simbolis bantuan ekskavator dari Kementerian KKP kepada daerah-daerah terdampak banjir. Penyaluran bantuan ini tidak bisa dianggap terlambat meski dilakukan hampir setahun setelah bencana, karena proses penganggaran pemerintah memiliki mekanisme dan tahapan yang harus dilalui.
“Penganggaran membutuhkan proses refocusing anggaran internal kementerian yang harus mengikuti regulasi. Selama ini KKP juga telah melakukan berbagai langkah pemulihan di sektor perikanan,” ujarnya.
Menurut TA Khalid, tentunya perjuangan di tingkat legislatif telah menghasilkan komitmen anggaran untuk penanganan kedaruratan dan pemulihan pascabencana di Aceh. Untuk itu, pihaknya akan terus mengawal agar dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat terealisasi secara maksimal, demi mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak khususnya Aceh.[]