BANDA ACEH – Transparansi Tender Indonesia (TTI) menilai Pemerintah Aceh perlu segera mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi kelangkaan semen yang mulai terjadi di sejumlah daerah. Kondisi ini diduga dipicu meningkatnya kebutuhan material akibat pelaksanaan berbagai proyek pemerintah secara bersamaan, ditambah dimulainya program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabanjir.
“Pemerintah Aceh harus memiliki strategi terpadu agar pembangunan tidak terganggu akibat kelangkaan material. Jangan sampai proyek terlambat, harga melonjak, dan masyarakat maupun pelaku usaha konstruksi menjadi korban karena pasokan semen tidak mampu memenuhi kebutuhan,” ujar Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, Ahad, 2 Agustus 2026.
Nasruddin mengatakan kebutuhan semen diperkirakan terus meningkat dalam beberapa bulan ke depan seiring pelaksanaan proyek Koperasi Desa Merah Putih, revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, pembangunan infrastruktur, serta berbagai proyek rehab rekon di sejumlah kabupaten/kota di Aceh.
Lebih lanjut, Nasruddin turut menyorot laporan kenaikan harga semen di sejumlah daerah. Di Kota Lhokseumawe, harga semen yang biasanya berkisar Rp55.000–Rp60.000 per sak meningkat menjadi sekitar Rp110.000–Rp120.000 per sak. Pihaknya juga menerima informasi bahwa kenaikan harga mulai dirasakan di beberapa wilayah lain di Aceh seiring meningkatnya permintaan dan terbatasnya pasokan.
Menurutnya kondisi tersebut perlu segera dipetakan oleh pemerintah agar lonjakan harga tidak meluas.
“Apabila tidak segera diantisipasi, kenaikan harga semen berpotensi meningkatkan biaya pelaksanaan proyek pemerintah maupun proyek swasta. Dampaknya tidak hanya terhadap kontraktor, tetapi juga masyarakat yang sedang membangun atau merenovasi rumah,” ucapnya.
Ia meminta Pemerintah Aceh segera membentuk koordinasi terpadu yang melibatkan Disperindag, Dinas PUPR, produsen semen, distributor, asosiasi kontraktor, serta pemerintah kabupaten/kota untuk memetakan kebutuhan dan ketersediaan semen berdasarkan jadwal pelaksanaan proyek. Dengan demikian, distribusi dapat dilakukan secara proporsional dan tidak terjadi penumpukan permintaan di wilayah tertentu.
“Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan kelancaran distribusi logistik, termasuk mengatasi hambatan distribusi akibat antrean BBM bagi truk pengangkut material. Hambatan distribusi tidak boleh menjadi penyebab terganggunya pembangunan maupun melonjaknya harga di pasar,” ucapnya.
Pihaknya juga mendorong Disperindag bersama aparat pengawas dan instansi terkait melakukan pemantauan rutin terhadap stok, distribusi, dan harga semen di seluruh Aceh.
Jika pemerintah menemukan indikasi penimbunan, permainan distribusi, atau praktik yang menyebabkan kenaikan harga secara tidak wajar, maka dia menyarankan langkah penindakan segera sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya kondisi ini patut menjadi peringatan dini (early warning) bagi Pemerintah Aceh. Dengan semakin banyaknya proyek strategis dan program rehab rekon yang akan berjalan, kebutuhan material konstruksi dipastikan terus meningkat.
“Oleh karena itu, diperlukan langkah antisipatif sejak sekarang agar pembangunan tetap berjalan sesuai target tanpa menimbulkan kelangkaan material maupun gejolak harga yang merugikan masyarakat,” ucapnya.***