Pembelian Elpiji 3 Kg Bakal Diatur Berdasarkan Desil DTSEN, Warga Tekankan Akurasi Data

BANDA ACEH — Kalangan masyarakat menyatakan persetujuan atas rencana pemerintah yang hendak menata mekanisme pembelian gas elpiji 3 kilogram (kg) berbasis kelompok desil ekonomi masyarakat, dengan catatan utama bahwa data kependudukan yang dijadikan acuan harus terbukti valid dan akurat.

Sikap kehati-hatian warga tersebut mengemuka menyusul rencana pemanfaatan basis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai instrumen seleksi penerima hak subsidi energi tersebut. Langkah pengetatan ini dinilai krusial untuk memastikan komoditas bersubsidi tidak lagi dinikmati oleh kelompok masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu.

Validitas Data Jadi Syarat Mutlak

Dukungan bersyarat terhadap penataan subsidi tabung melon ini salah satunya diutarakan oleh warga bernama Apriyani. Ia menilai skema pembatasan distribusi pada dasarnya memang sangat diperlukan guna membendung kebocoran subsidi elpiji 3 kg yang selama ini kerap dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.

Kendati demikian, Apriyani dan kalangan masyarakat lainnya menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini sepenuhnya bertumpu pada keandalan data pengelompokan tingkat kesejahteraan. Pemerintah diminta menjamin bahwa pengelompokan desil benar-benar memotret kondisi riil masyarakat miskin dan rentan miskin, agar warga yang membutuhkan tidak tereliminasi atau mengalami kesulitan dalam memperoleh kebutuhan energi primer rumah tangga mereka.

Penggunaan DTSEN untuk Penyaluran Subsidi

Dalam skema pembenahan yang tengah disiapkan, pemerintah berencana menyandarkan mekanisme penyaluran subsidi tabung melon pada DTSEN. Basis data terpadu ini akan memetakan taraf sosial ekonomi masyarakat ke dalam tingkatan desil, sehingga hak akses pembelian elpiji 3 kg nantinya hanya dapat dinikmati oleh kelompok desil ekonomi bawah yang memang masuk dalam kriteria penerima manfaat.

Penggunaan data terintegrasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan sistem penyaluran tertutup yang lebih transparan dan akuntabel di tingkat pangkalan maupun pengecer resmi. Dengan kriteria berbasis desil yang jelas, pemerintah berupaya menekan peluang pembelian bersubsidi oleh sektor usaha komersial skala menengah-besar maupun rumah tangga mapan yang selama ini masih bebas mengakses tabung subsidi di pasar bebas.

Penyaluran Tembus Melampaui Kuota APBN

Urgensi penataan distribusi komoditas energi ini kian mendesak menyusul laju konsumsi elpiji bersubsidi yang kian membebani kas negara. Berdasarkan data penyaluran elpiji 3 kg tahun 2026, realisasi volume distribusi telah menembus angka 8,677 juta metrik ton (MT).

Angka realisasi penyaluran tersebut secara signifikan telah melampaui batas kuota yang sebelumnya dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni sekitar 8 juta MT. Adanya selisih lonjakan penyaluran dari plafon yang dialokasikan pemerintah ini menegaskan perlunya regulasi yang ketat dan tepat sasaran berbasis data valid demi mencegah defisit anggaran subsidi energi yang kian melebar di masa mendatang.