BANDA ACEH — Pemerintah Aceh bergerak cepat mematangkan rencana pembukaan rute pelayaran kapal Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) yang menghubungkan Pelabuhan Krueng Geukueh di Kabupaten Aceh Utara dengan Penang, Malaysia. Dalam skema percepatan ini, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pembangunan Aceh (PEMA) dipersiapkan memegang kendali operasional.
Langkah strategis tersebut dimatangkan dalam pertemuan koordinasi lintas sektoral yang digelar di Ruang Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Kompleks Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh. Rapat ini memfokuskan pembahasan pada teknis pelaksanaan, pemenuhan regulasi pelayaran antarnegara, serta pemilihan instrumen bisnis yang paling efektif untuk mengeksekusi konektivitas maritim internasional tersebut.
Skema B2B untuk Fleksibilitas Operasional
Pemerintah Aceh memproyeksikan penunjukan PT PEMA sebagai operator penggerak jalur Ro-Ro lintas batas ini. Pelibatan BUMD dinilai menjadi opsi paling realistis dan adaptif, mengingat entitas korporasi daerah memiliki ruang manuver yang lebih fleksibel dalam membangun kemitraan komersial.
Dengan statusnya sebagai BUMD, PT PEMA memiliki landasan legal dan fleksibilitas operasional untuk menjalin kolaborasi langsung dengan kalangan swasta, investor, maupun asosiasi logistik melalui skema kemitraan *business to business* (B2B). Model pendekatan bisnis ini diharapkan memangkas birokrasi permodalan dan armada, sehingga penyediaan kapal pengangkut penumpang maupun logistik barang dapat segera terealisasi tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.
Konektivitas maritim Krueng Geukueh–Penang dipandang krusial bagi peta pertumbuhan ekonomi kawasan. Selain memangkas waktu tempuh distribusi komoditas unggulan Aceh menuju pasar semenanjung Malaysia, tersedianya akses kapal Ro-Ro juga diyakini membuka gerbang arus wisatawan mancanegara dan penguatan rantai pasok industri antarwilayah di bawah kerangka kerja sama sub-regional Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT).
Langkah Diplomasi Bilateral Antarnegara
Kendati jalur komersial B2B tengah disiapkan di tingkat daerah, Pemerintah Aceh menyadari bahwa operasional pelayaran lintas negara membutuhkan payung hukum dan kesepakatan formal di tingkat pusat. Oleh karena itu, penguatan jalur komunikasi vertikal dengan kementerian terkait terus diintensifkan secara paralel.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Aceh, T Faisal, menegaskan komitmen pihaknya dalam mengawal proses legal formal di tingkat pusat agar pembukaan trayek internasional ini mengantongi izin operasional penuh.
"Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI juga kami lakukan untuk mendorong dimulainya perundingan bilateral Indonesia-Malaysia terkait konektivitas Ro-Ro Aceh-Penang," ujar T Faisal, Kadishub Aceh.
Perundingan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia tersebut menjadi syarat mutlak untuk menetapkan standar keselamatan maritim, prosedur kepabeanan (customs), imigrasi, dan karantina (CIQ) di kedua pelabuhan tujuan. Dengan sinergi antara kesiapan BUMD di tingkat lokal dan dorongan negosiasi diplomatik oleh kementerian teknis di tingkat pusat, rute strategis Krueng Geukueh–Penang diharapkan dapat segera beroperasi secara komersial.
